Bidang Satpol PP

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;

 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

  a.     Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
  b.     Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah;
  c.     Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
  d.     Pelaksanaan administrasi dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; dan
  e.     Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas :

  a.  Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  b.     Melaksanakan koordinasi dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan instansi terkait;
  c.     Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  d.     Membina, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, pengembangan kapasitas anggota Satpol PP serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  e.     Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
  f.     Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  g.     Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  h.    Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  i.     Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.